Program 100 Hari Kerja , Ini jurus jitu Ade Kuswara Kunang Untuk Kesejahteraan Warga Bekasi
Scroll.co.id |Bekasi|Usai menjalani sidang paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi (20/02/25), Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa dalam 100 hari kerja pertama, ia akan fokus pada program-program unggulan yang telah disiapkan untuk membangun Kabupaten Bekasi.
“100 hari kerja itu postur dan penganggaran yang akan direalisasikan, itu kita ada semua di arsip. Tapi yang saya jadikan untuk dipublikasikan itu ada beberapa program unggulan saya yang memang saya masukkan dan alhamdulillah tersimpan di 100 hari kerja,” kata Ade Kuswara Kunang saat konferensi pers.
Beberapa program utama yang akan direalisasikan antara lain: Bantuan untuk 10 guru ngaji kampung di setiap desa/kelurahan, yang dijadwalkan mulai 2026 agar tidak mengganggu prioritas pembangunan tahun 2025.
Kemudian, peningkatan gaji bagi RT dan RW yang dilakukan secara bertahap, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bekasi.
“Tadi ada dari 187 Desa/Kelurahan kita 10 guru ngaji Kampung untuk diberikan bantuan, ada juga nanti di 2026 (karena) tidak bisa dimasukkan di 2025 dikarenakan memang akan mengganggu pembangunan yang lain. InsyaAllah kita akan bertahap untuk RT/RW yang akan dinaikkan gajinya,” kata Ade.
“Dan beberapa ada program rutilahu yang akan direalisasikan di 100 hari kerja, sarana dan prasarana pembangunan, jalan, drainase yang sifatnya untuk membangun Kabupaten Bekasi,” sambungnya.
Saat disinggung mengenai tantangan dalam merealisasikan janji politik di tengah efisiensi anggaran, Ade menegaskan pihaknya akan terus menjalin kekompakan dengan seluruh OPD serta melibatkan tokoh masyarakat.
“Pertama kita harus kompak kepada seluruh OPD, kita harus kompak dengan tokoh masyarakat. Karena memang APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) ini adalah anggaran rakyat,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat untuk memastikan program-program berjalan dengan optimal.
“Jadi harus ada transparansi, bukan hanya para pemangku kepentingan yang terlibat untuk pembangunan Kabupaten Bekasi tapi tokoh masyarakat pun nantinya akan kita libatkan,” tandasnya.
Demi terealisasinya program yang telah disiapkan , Ade meminta Kepala Dinas dan OPD fatsun terhadapnya , Ade tak segan-segan melakukan rotasi mutasi juka ada Kepala dinas yang tidak sejalan dengan dirinya
” Ya kepala dinas harus Fatsun ya , kalau tidak ya bisa kena rotasi, tapi kan dinas-dinas itu ada juga yang bagus kerjanya ya gak perlu dirotasi mutasi, kita ini kan menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat” tutup Ade Kunang.(Red.)
