Polemik Gaji Pendamping PKH, ini jawaban Gus Ipul
SCROLL.CO.ID | Kabupaten Bekasi | Sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bekasi mengaku bekerja tanpa menerima gaji tetap. Mereka meminta Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan para pendamping di lapangan.
Keluhan tersebut mencuat dalam forum sosialisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Rabu (4/3) malam.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat akurasi data bantuan sosial (bansos), suara dari lapangan justru menyoroti sisi lain. Para ujung tombak pendataan mengaku belum memiliki kepastian honor yang diterima.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui dukungan bagi operator dan pendamping data desa memang belum maksimal. Pemerintah pusat, kata dia, akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan dukungan yang lebih jelas dan terstruktur.
“Dukungan itu ada, tapi memang belum maksimal. Ke depan kami akan MOU dengan Mendagri dan Menteri Desa untuk penguatan data ini,” kata Saifullah.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut penguatan dan pemutakhiran data sebagai “jihad data” demi memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Namun, ia tidak menampik bahwa tidak semua operator desa telah terpenuhi hak-hak dasarnya.
“Tidak semua yang memiliki posisi strategis itu telah terpenuhi hak-hak dasarnya, termasuk operator data desa,” tegasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab Bekasi, kata dia, telah mengalokasikan dana “tali asih” bagi pendamping PKH.
“Bahasanya bukan gaji, tapi tali asih. Mereka dapat Rp500 ribu per bulan, dibayar per tiga bulan. Jadi sekitar Rp1,5 juta per trimester,” ujar Asep.
Selain insentif tersebut, Pemkab Bekasi juga berencana memperkuat sarana pendataan melalui program satu desa satu laptop yang ditargetkan terealisasi pada triwulan ketiga tahun ini.
Asep mengakui tantangan di Kabupaten Bekasi tidak sederhana. Jumlah penduduk tiap desa berbeda sehingga beban kerja operator pun tidak merata. Ke depan, desa dengan populasi besar berpotensi mendapat tambahan operator.
Meski belum sepenuhnya sesuai harapan para pendamping, pemerintah daerah memastikan dukungan tetap diberikan agar proses pendataan dan penyaluran bansos dapat berjalan lebih profesional dan tepat sasaran. (Red)
